Pada Hari Kamis, 16 Mei 2019 Dilaksanakan Sosialisasi KIP, Web Desa dan E-Surat. yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung.   ...

Rabu, 13 Februari 2019 Kunjungan Bapak Wakil Bupati Klungkung ke Desa Nyanglan. untuk Monitoring Terkait Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Nyanglan. ...

Sejarah Desa Nyanglan           Sebagaimana dimaklumi adanya suatu nama desa dapat diyakini mempunyai suatu latar belakang atau sejarah terhadap berdirinya suatu desa, sehingga nama tersebut dipakai. Namun untuk mengungkap sejarah Desa  Nyanglan secara pasti bisa dilihat berdasarkan salinan prasasti Purana Tatwa Raja Pering, sebagai berikut :                Berdasarkan salinan Prasasti Purana Tatwa Raja Pering yang ...

Profil Wilayah Desa Nyanglan A. Batas Wilayah     Batas                               Desa/Kelurahan                                             Kecamatan     Sebelah Utara                Desa Bangbang                          ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA NYANGLAN KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG   NO Nama Jabatan 1 I NYOMAN SETEMER Perbekel 2  I WAYAN SUARDANA Sekretaris Desa 3 NI LUH WIDIASIH  Kaur Tata Usaha dan Umum 4 I NENGAH SUNAYA  Kaur Perencanaan 5  NI NYOMAN LESTARI Kaur Keuangan 6  I NYM KANTA Kasi Pemerintah 7 I NYOMAN BUDIADA Kasi Kesejateraan 8  NI KADEK VERA WATI Kasi Pelayanan 9  I WAYAN PURWA ANTARA KBD ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa Nyanglan mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...